You are here
Home > Berita > PTTUN Surabaya Menangkan Pemkab Pati

PTTUN Surabaya Menangkan Pemkab Pati

wartapantura.com_PATI _ Kasus gugatan hukum terkait rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah tampaknya akan kian panjang. Hal ini seiring telah turunnya salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya yang menangani upaya hukum banding yang diajukan Pemkab Pati dan PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) tersebut.
Surat pemberitahuan putusan banding itu bernomor 70/B/2016/PT.TUN.SBY. Salinan putusan PTTUN Surabaya ini diterima Bagian Hukum Setda Pati, Senin (1/8).
“Karena upaya banding dikabulkan maka bisa dibilang kita menang,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Pati Siti Subiati, kemarin.

Sebelumnya, majelis hakim PTUN Semarang mengabulkan gugatan sejumlah warga Pati yang menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) Bupati Pati terkait izin pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping untuk PT SMS. Keputusan majelis hakim itupun berimbas terganjalnya rencana pembangunan pabrik semen oleh PT SMS yang merupakan anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) tersebut.
Keberatan dengan putusan ini, Pemkab Pati dan PT SMS sama-sama mengajukan upaya banding ke PTTUN Surabaya. Setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim PTTUN Surabaya justru tak seirama dengan putusan PTUN Semarang. Bahkan malah mengabulkan banding Pemkab Pati dan PT SMS.
Siti Subiati menambahkan pihaknya akan segera menyerahkan salinan putusan PTTUN Surabaya itu kepada Bupati Pati Haryanto. Ditanya tindak lanjut seiring telah turunnya salinan putusan itu, ia mengatakan menunggu instruksi dari pimpinannya.
“Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Kita lihat saja nanti,” ujarnya.
Sementara itu, ihwal telah turunnya putusan PTTUN Surabaya juga sudah diketahui Ketua JMPPK, Gunretno. Menurut tokoh sedulur sikep ini, putusan majelis hakim PTTUN Surabaya janggal. Sebab putusan itu bertentangan dengan keputusan majelis hakim PTUN Semarang beberapa bulan yang lalu.
“Ini janggal sekali. Kami akan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN Surabaya,” terang Gunretno.
Gunretno juga menyoroti majelis hakim PTTUN Surabaya yang menangani perkara ini. Menurutnya majelis hakim punya rekam jejak yang buruk. Sebab hakim yang menangani perkara ini pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena alasan itu pula, pihaknya pun menyangsikan kredibilitas dan profesionalitas hakim kasus ini.
Gunretno juga membandingkan antara majelis hakim PTUN Semarang dengan PTTUN Surabaya. Meski sama-sama mengantongi sertifikasi lingkungan namun sertifikat hakim PTUN Semarang lebih bisa dipertanggungjawabkan.
“Itu memang hakim dengan sertifikat lingkungan beneran dan sudah teruji. Kalau PTTUN Surabaya lucu,” tandasnya.
exo_

Leave a Reply

Top